BAB I
PENDAHULUAN
A. KONSEP
TEORITIS
Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda, yaitu tata
kelola berbasis sekolah (school-based
governance), manajemen mandiri sekolah (school
self-manegement), dan bahkan juga dikenal dengan school site management atau manajemen yang bermarkas di sekolah.
Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang
sedikit berbeda. Namun, istilah-istilah tersebut memiliki hakikat yang sama,
yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen
sekolahnya, khususnya dalam penggunaan 3M-nya, yakni man, money, dan material.
Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu model pengelolaan sekolah yang
memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai
dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolahnya sendiri dengan mengaktifkan
peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam MBS,
sekolah memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai
sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah.
B. KEADAAN
DI LAPANGAN
Implementasi praktis dari konsep dasar
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat bervariasi dari satu negara dengan negara
lainnya, bahkan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini sangat
tergantung kepada sistem politik pendidikan dan kebijakan dasar sistem
pengelolaan pendidikan yang diterapkan di negara yang bersangkutan.
Australia, misalnya, MBS dilaksanakan dengan
mempadukan kebijakan dasar pendidikan pemerintah negara bagian dengan aspirasi
dan partisipasi masyarakat yang dihimpun dalam wadah “School Council” dan
“Parent and Community Association”.
C. PERMASALAHAN
a. Mengapa
MBS perlu diterapkan dalam manajemen sekolah?
b. Bagaimana
strategi implementasi MBS yang efektif dan efisien?
c. Bagaimana
konsep MBS model Australia?
d. Bagaimana
pelaksanaan MBS di Indonesia?
BAB
II
PEMBAHASAN
A. ALASAN
PERLUNYA MBS
Departemen
Pendidikan Nasional (2007: 3) merincikan alasan MBS sebagai berikut:
1.
Dengan pemberian otonomi yang
lebih besar kepada daerah maka sekolah akan lebih inisiatif dan kreatif dalam
meningkatkan mutu sekolah
2.
Dengan pemberian fleksibilitas
keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka
sekolah akan lebih luwes dan lincah dala mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya
sekolah secara optimal untuk menigkatkan mutu sekolah.
3.
Sekolah lebih mengetahui kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
4.
Sekolah lebih mengetahui
kebutuhannya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan
didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan.
5.
Pengembilan keputusan yang
dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
6.
Penggunaan sumberdaya pendidikan
lebbih efisien dan efektif.
7.
Keterlibatan semua warga sekolah
dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
8.
Sekolah dapat bertanggungjawab
tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik
dan masyarakat pada umumnya.
9.
Sekolah dapat melakukan persaingan
yang sehat dengan sekolah-sekolah yang lain dalam peningkatan mutu pendidikan
melalui upaya yang inovatif.
10. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan
lingkunyannya yang berubah dengan cepat.
B. STRATEGI
IMPLEMENTASI MBS
Implementasi
MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber
daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup
agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana
memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat
(orang tua) yang tinggi.Sesuai dengan tuntutan tersebut, BPPN dan Bank Dunia
(1999) telah melakukan berbagai kajian antara lain telah mengembangkan strategi
pelaksanaan MBS yang meliputi pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan
manajemen, pentahapan pelaksanaan MBS dan perangkat pelaksanaan MBS.
1. Pengelompokan
sekolah
Dalam
rangka mengimplementasikan MBS, perlu dilakukan pengelompokan sekolah
berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan
kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah,
yaitu baik, sedang, kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan
ketinggalan.
2. Pentahapan
implementasi MBS
a. Tahap
Sosialisasi
Tahap
sosialisais merupakan tahapan yang penting mengingat luasnya daerah, terutama
daerah yang sulit dijangkau serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah
menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun
organisasional memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dengan adanya
sosialisasi ini maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah baik menyangkut aspek proses maupun pengembangannya di
sekolah.
b. Tahap
Piloting
Tahapan
piloting merupakan tahapan ujicoba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung
resiko. Efektivitas model ujicoba memerlukan persyaratan dasar yaitu
akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas, dan sustainabilitas.
c. Tahap
Diseminasi
Tahapan
desiminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model Manajemen Berbasis Sekolah
yang telah diujicobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya
secara efektif dan efisien.
3. Perangkat
implementasi MBS
Implementasi
MBS memerlukan seperangkat peraturan umum yang dapat dipakai sebagai pedoman.
Perangkat tersebut antara lain:
a. Kesiapan
sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan SBM berupa sosialisasi,
pelatihan dan uji coba SBM.
b. Kategori
sekolah dan daerah yang didasarkan pada jenjang sekolah, kemampuan manajemen
sekolah, dan kriteria daerah.
c. Peraturan/
kebijakan dari pusat dan pedoman pelaksanaan SBM.
d. Rencana
sekolah, yaitu program yang akan dilaksanakan oleh sekolah yang meliputi visi
dan misi, tujuan umum dan khusus, nilai-nilai nasional dan lokal, dan prioritas
pencapaiannya.
e. Rencana
pembiayaan sekolah yang disetujui Dati II.
f. Monitoring
dan evaluasi internal.
g. Monitoring
dan evaluasi eksternal.
h. Laporan
akhir yang disusun oleh sekolah dan Dewan Sekolah.
C. MBS
MODEL AUSTRALIA
1. Konsep
Pengembangan
MBS
dilaksanakan dengan mempadukan kebijakan dasar pendidikan pemerintah negara
bagian dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dihimpun dalam wadah
“School Council” dan “Parent and Community Association”. Perpaduan dari dua
kepentingan tersebut dibicarakan dan didiskusikan secara terbuka, dan hasilnya
dituangkan dalam dokumen tertulis yang dijadikan pedoman bagi semua pihak
terkait. Dokumen tertulis tersebut terdiri dari:
a. School policy
(kebijakan sekolah) yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran
prioritas pengembangan program.
b. School planning review,
yaitu rencana jangka pendek atau menengah sekolah yang memuat berbagai rencana
kerja sekolah untuk jangka waktu antara tiga sampai lima tahun,
c. School planning quality
assurance dan accountability, dilakukan melalui
kegiatan yang disebut eksternal dan internal monitoring.
2. Ruang
lingkup kewenangan
Aspek kewenangan dalam
MBS meliputi:
a. Menyusun
serta mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil
belajar siswa bersama-sama deng SC
dan P&G
b.
Melakukan pengelolaan
sekolah.Sekolah dapat memilih antara ketiga kemungkinan, yaitu Standars Flexibility Option (SO), Enhanced
Flexibility Option (EO 1), atau Enhanced Flexibility Option (EO 2)
c. Membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
d. Menjamin dan
mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya (human and financial)
3.
Jenis Pengorganisasian
MBS
a. Standars Flexibility
Option (SO)
Dalam
bentuk bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar. Kepala sekolah
hanya bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana sekolah dan pelaksanaan
pelajaran. Kantor distrik bertanggung jawab terhadap pengesahan dan monitoring
serta bertindak sebagai penasihat dalam menyusun school planning overview.Dalam pengelolaan MBS tipe SO ini,
pemerintah negara bagian memberikan petunjuk atau pedoman dan dukungan.
b. Enhanced Flexibility
Option (EO 1)
Sekolah
bertanggung jawab untuk menyususn rencana strategis sekolah (School Planning Overview) untuk tiga
tahun. Sedangkan kantor distrik berperan dalam memberikan dukungan kepada
kepala sekolah dalam pelaksanaan monitoring internal dan menandatangani/
membenarkan isi rencana sekolah.
c. Enhanced Flexibility
Option (EO 2)
Keterlibatan
distrik sangat kurang, hanya berperan sebagai lembaga konsultasi. Kantor
pendidikan negara bagian menyiapkan isi kurikulum inti, menerbitkan dokumen
silabus dan mengkoordinasikan tes standar serta melakukan school overview.
D. IMPLIKASI
MBS DI INDONESIA
Model
MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih
besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi
secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku. MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS).
Otonomi
sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga
sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang
berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk
mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik
dimana warga sekolah di dorong untuk terlibat secara langsung dalam proses
pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
sekolah. Sehingga diharapkan sekolah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri
memiliki tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif,
memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya,
memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada
dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.
DAFTAR PUSTAKA
Hafis.
2010. Pengertian Dasar Manajemen
Berbasis Sekolah.http://hafismuaddab.wordpress.com.
Diakses pada hari Sabtu, 3 November 2012 pukul 14.30 WIB
Ratmiatin,
Fitria Dewi Nur. 2011. Alasan dan
Landasan MBS serta Konsep. Pengembangan Manajemen Masa Depan.http://edukasi.kompasiana.com.Diakses pada hari Rabu, 31
Oktober 2012 pukul 14.37 WIB
Sutomo.
2011. Manajemen Sekolah. Semarang:
UNNES PRESS